Kebijakan Privasi

Open Data KM-ITB merupakan pusat data kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM-ITB) yang memuat data hasil pengolahan dan penyaringan dari berbagai sumber sehingga memenuhi kriteria sebagai data yang dapat diakses oleh publik.

Metode sensus digunakan untuk menghimpun data dasar yang bersifat inklusif yaitu data-dari-mahasiswa-untuk-mahasiswa. Kementerian Data Publik hanya memfasilitasi melalui portal Open Data KM-ITB. Kuisioner pada sensus digunakan untuk membaca data secara keseluruhan bukan perseorangan.

Berikut dijelaskan kebijakan privasi Open Data KM-ITB tentang data publik mengacu pada UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

  1. Informasi Publik
  2. Hak dan Kewajiban Penggunaan Informasi Publik
  3. Informasi Yang Dikecualikan
  4. Mekanisme Memperolah Informasi

 1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

  • Asas informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
  • Tujuan informasi publik yaitu mendorong partisipasi dan peran aktif mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KM-ITB untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
  • Komponen Informasi Publik yang akan didapatkan antara lain :
    1. Data Kemahasiswaan : data tentang aktivitas kemahasiswaan meliputi unit, himpunan, dan kabinet.
    2. Data Sosial : data tentang aktivitas pengembangan komunitas, pengabdian sosial, dsb.
    3. Data Politik : data tentang pendidikan politik, melek politik, dsb.
    4. Data Lingkungan : data tentang melek lingkungan, pengembangan lingkungan, dsb.
    5. Data Kesejahteraan : data tentang beasiswa, keuangan, dsb.
    6. Data Orkes & Seni-Budaya : data tentang olahraga, kesehatan, seni, dan kebudayaan.
    7. Data Karya, Inovasi, dan Kewirausahaan : meliputi data PKM, implementasi karya, dsb.

2. Hak dan Kewajiban Informasi Publik yaitu Kementerian Data Publik Kabinet KM-ITB sebagai Badan Publik dan Anggota KM-ITB sebagai Pengguna Informasi Publik perlu mengetahui hak dan kewajiban sebagai bentuk kontribusi yang saling membangun infrastruktur informasi berbasis data secara bersama-sama.

  • Hak Badan Publik :  Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain ; a. informasi yang dapat membahayakan ; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan
  • Kewajiban Badan Publik :  Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
  • Hak Pengguna Informasi : Dapat mendapatkan akses sebagai Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dapat meminta pelayanan khusus analisis data jika dalam aplikasinya terjadi mendapatkan kendala yang menyulitkan untuk menginterpretasikan data.
  • Kewajiban Pengguna Informasi : Setiap anggota KM-ITB sebagai pengguna informasi publik wajib berkontribusi bersama membangun infrastruktur infromasi dengan mengisis formulir sensus week yang terbagi atas dua bagian : Sensus Week KM-ITB untuk Mahasiswa S-1 ITB angkatan 2010-2014 dan Sensus Week TPB 2015 untuk Mahasiswa S-1 ITB angkatan 2015.

3. Informasi Yang Dikecualikan mengacu pada UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 tentang Informasi Yang Dikecualikan “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, KECUALI:” pada butir (h) “informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Maka dari itu, Kementerian Data Publik Kabinet KM-ITB wajib menaati tentang aturan privasi berupa mematuhi aturan pengecualian informasi untuk setiap anggota KM-ITB.

4. Mekanisme Untuk Mendapatkan Informasi melalui Kementerian Data Publik Kabinet KM-ITB memiliki otonomi khusus sebagai penghargaan dan hukuman atas kontribusi setiap anggota KM-ITB dalam membangun infrastruktur informasi Open Data KM-ITB sebagai berikut :

  • Setiap anggota/lembaga yang melakukan permohonan untuk mendapatkan informasi wajib mengisi formulir sensus week.
  • Lembaga yang dapat mengakses data untuk himpunannya/unitnya secara spesifik harus memenuhi kuota (1/2n)+1 jumlah anggota yang mengisi karena hal ini didasarkan pada targetan Kongres KM-ITB kepada Kementerian Data Publik Kabinet KM-ITB.
  • Perseorangan yang melakukan permohonan permintaan data harus memastikan bahwa lembaganya telah memenuhi kuota (1/2n)+1 jumlah anggota yang mengisi karena telah menjadi kewajiban bersama untuk berkontribusi dalam membangun infrastruktur informasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *